Jakarta – Menanggapi isu mundurnya sejumlah guru Sekolah Rakyat, Pemerintah melalui Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyatakan telah memiliki langkah antisipasi. Gus Ipul, sapaan akrabnya, memastikan bahwa pengganti para guru yang mengundurkan diri telah disiapkan dan siap ditugaskan. Langkah ini diambil untuk menjaga kontinuitas program pendidikan bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera.
Gus Ipul menjelaskan bahwa pengganti tersebut bukanlah orang sembarangan. Mereka adalah para guru yang telah mengikuti dan lulus dari Pendidikan Profesi Guru (PPG), sehingga dianggap memenuhi standar kompetensi untuk mengajar. Bahkan, ia menyebut masih ada puluhan ribu guru lulusan PPG lainnya yang masih menunggu antrean penempatan, menunjukkan bahwa persoalan ini lebih pada distribusi, bukan kekurangan jumlah.
Proses rekrutmen dan penggantian ini tetap akan mengikuti mekanisme yang diatur oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) serta Badan Kepegawaian Negara (BKN). Pemerintah juga membuka kembali kesempatan bagi guru-guru lain yang ingin berkontribusi dalam program Sekolah Rakyat.
Baca Juga: Kolaborasi 164 LPTK Warnai Simposium Penjaminan Mutu PPG Kemendikdasmen
Di samping persoalan guru, Mensos juga mengakui adanya kendala teknis lain di beberapa lokasi Sekolah Rakyat, seperti masalah ketersediaan air bersih dan listrik yang terputus-putus. Kendala-kendala infrastruktur dasar ini dijanjikan akan segera diatasi melalui koordinasi dengan pihak terkait.
Tidak hanya itu, dari sisi peserta didik, terdapat laporan tentang beberapa siswa yang mengalami homesick atau rindu rumah, yang berimbas pada kondisi kesehatan mereka. Hal ini diakui Gus Ipul sebagai tantangan lain yang wajar dalam program asrama seperti Sekolah Rakyat dan sedang ditangani.
Secara keseluruhan, meski mengakui ada banyak hal yang perlu diperbaiki, Menteri Sosial menilai pelaksanaan Sekolah Rakyat tetap berjalan sesuai jadwal. Ia menegaskan komitmen untuk terus menyempurnakan program ini setiap hari, termasuk dengan melengkapi tenaga pendukung seperti wali asrama, wali asuh, petugas keamanan, dan kebersihan.
Hingga saat ini, tercatat sudah ada sekitar 100 titik Sekolah Rakyat yang beroperasi di seluruh Indonesia, dengan jumlah siswa kurang lebih 9.700 orang. Pemerintah berencana terus menambah titik-titik baru seiring dengan perbaikan sistem dan penyiapan tenaga pendidik yang lebih matang.
Dengan langkah-langkah responsif yang diambil, pemerintah berharap dapat meminimalisir gangguan dan memastikan program Sekolah Rakyat dapat memberikan manfaat pendidikan yang optimal bagi anak-anak penerima manfaat, sesuai dengan cita-cita besar program tersebut.