Pekanbaru - Keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Polda Riau mencapai satu tahun dengan capaian infrastruktur yang impresif tidak lepas dari kemitraan strategis yang dibangun. Kolaborasi yang solid antara jajaran Kepolisian Daerah Riau dengan Pemerintah Provinsi Riau melalui Satuan Tugas MBG terbukti efektif mendorong percepatan program. Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Syahrial Abdi, yang juga Ketua Satgas MBG Provinsi, secara khusus menyampaikan apresiasi atas sinergi ini.
Syahrial Abdi menegaskan bahwa koordinasi berjalan intensif dengan seluruh Sekretaris Daerah di tingkat kabupaten dan kota se-Riau. Mekanisme koordinasi vertikal dan horizontal ini memastikan tidak ada hambatan birokrasi yang signifikan dalam proses pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) maupun distribusi logistik. "Saya Sekda Provinsi Riau selaku Ketua Satgas MBG Provinsi Riau terus melakukan koordinasi dengan seluruh sekda di kabupaten/kota," jelasnya.
Di sisi lain, Kapolda Riau Irjen Pol Herry Heryawan menyambut baik dukungan penuh dari pemerintah daerah. Ia menyatakan bahwa program MBG adalah wujud nyata pelaksanaan arahan Kapolri untuk terlibat aktif dalam program-program yang membangun masyarakat. Dengan dukungan pemda, implementasi di lapangan menjadi lebih lancar dan tepat sasaran, termasuk dalam hal penyediaan lahan atau fasilitas pendukung untuk SPPG.
Baca Juga: BPBD Apresiasi Peran Masyarakat Dalam Penanganan Cepat Banjir Jakarta
Hasil dari sinergi ini terlihat nyata: 15 unit SPPG telah beroperasi dari target 18 unit, sebuah capaian yang melampaui 80% dalam waktu satu tahun. Infrastruktur ini menjadi aset publik yang tidak hanya dimanfaatkan untuk program MBG hari ini, tetapi juga dapat menjadi pusat layanan masyarakat berbasis gizi di masa depan. Pencapaian ini menjadi bukti model kolaborasi yang dapat ditiru.
Sinergi ini juga memungkinkan program untuk berkembang lebih dinamis, salah satunya dengan memperluas sasaran penerima manfaat. Keputusan untuk menambah lima kategori penerima—guru, difabel, lansia, tenaga pendidik, dan anak jalanan—pasti melalui pembahasan dan kesepakatan bersama antara Satgas MBG yang dipimpin pemda dan Polda Riau sebagai operator utama. Hal ini menunjukkan fleksibilitas dan responsivitas model kemitraan.
Kehadiran pejabat tinggi seperti Sekda Provinsi dan Kapolda dalam acara peringatan satu tahun MBG di MIN 1 Pekanbaru mengirimkan sinyal politik yang kuat tentang keseriusan kedua institusi. Pesan yang disampaikan adalah bahwa program ini menjadi prioritas bersama, bukan hanya program sepihak dari kepolisian. Hal ini penting untuk membangun legitimasi dan dukungan publik yang lebih luas.
Melangkah ke tahun kedua, pola kolaborasi ini perlu terus diperkuat, terutama dalam menghadapi tantangan keberlanjutan, pemantauan kualitas, dan evaluasi dampak. Dengan fondasi kemitraan yang sudah terbukti tangguh, Program MBG di Riau diyakini akan semakin matang dan memberikan dampak sosial-ekonomi yang lebih dalam, melampaui sekadar pemenuhan gizi harian.
Pada akhirnya, kesuksesan MBG di Riau menjadi contoh nyata bahwa tugas membangun bangsa adalah tanggung jawab kolektif. Ketika institusi keamanan dan pemerintahan sipil bersinergi dengan visi yang selaras, program-program strategis nasional dapat diimplementasikan dengan cepat dan efektif, membawa manfaat langsung bagi ribuan keluarga.