Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, mengungkapkan bahwa pemerintah menargetkan untuk melatih 5.000 kepala satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) yang akan memimpin pengelolaan dan operasional dapur umum yang menyediakan makanan bergizi gratis (MBG) pada pertengahan tahun 2025. Saat ini, Hasan Nasbi menyatakan bahwa Badan Gizi Nasional (BGN) telah menyiapkan 1.000 kepala SPPG, yang semuanya telah menjalani pendidikan dan pelatihan di Universitas Pertahanan (Unhan). "Kepala SPPG yang telah selesai pelatihan mungkin sudah mencapai sekitar 1.000 orang yang siap. Mereka telah dididik di Unhan. Penempatan mereka akan disesuaikan dengan kesiapan dapur-dapur yang ada. Dapur-dapur yang sudah siap akan menjadi tempat penempatan SPPG," jelas Hasan Nasbi kepada wartawan saat dihubungi di Jakarta pada hari Senin. Kepala SPPG yang bertanggung jawab atas pengelolaan dapur makanan bergizi gratis ditunjuk secara langsung oleh Badan Gizi Nasional (BGN). Dalam menjalankan tugasnya, kepala SPPG akan bekerja sama dengan seorang ahli gizi dan seorang akuntan untuk memastikan distribusi makanan berjalan lancar serta menjaga kualitas dan standar gizi yang diberikan kepada anak-anak dan ibu hamil. "Pada pertengahan tahun ini, BGN merencanakan untuk menyiapkan 5.000 orang SPPG yang akan memimpin 5.000 dapur makanan bergizi gratis. Target untuk dapur MBG sepanjang tahun 2025 adalah sebanyak 5.000. Oleh karena itu, kepala dapur yang dibutuhkan juga harus berasal dari SPPG, sehingga total SPPG yang diperlukan adalah 5.000," tambah Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan. Program penyediaan makanan bergizi secara gratis, yang merupakan salah satu prioritas dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, resmi diluncurkan hari ini di sekolah-sekolah dan posyandu di 26 provinsi di Indonesia. Sebanyak 190 SPPG atau dapur MBG telah beroperasi untuk memberikan makanan bergizi kepada anak-anak sekolah dan ibu hamil mulai hari pertama pelaksanaan program ini (6/1). Dapur-dapur MBG tersebut tersebar di 26 provinsi, termasuk Aceh, Bali, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Riau, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta, dan Gorontalo. Selanjutnya, program ini juga mencakup Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, Papua Barat, dan Papua Selatan.