Guru Besar Komunikasi Politik Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Prof Karim Suryadi berpendapat bahwa pernyataan mengenai perombakan kabinet atau reshuffle mencerminkan ketidakpastian yang dirasakan oleh Presiden Prabowo Subianto. "Walaupun Presiden tidak pernah secara terbuka menyalahkan para menterinya, namun ketidakpastian tersebut sangat terasa," ungkap Prof Karim saat dihubungi ANTARA dari Jakarta, pada hari Jumat. Ia menjelaskan bahwa ketidakpastian Presiden disebabkan oleh beberapa kinerja menteri yang dianggap kurang memuaskan, sehingga dampak negatif dari kebijakan lebih dirasakan dibandingkan dengan manfaat yang diberikan kepada masyarakat. "Sebagai contoh, kasus pemagaran laut yang tidak kunjung selesai, di mana menteri dan pihak terkait tampak ragu-ragu. Selain itu, insiden penembakan warga negara Indonesia di Malaysia, serta kesulitan rakyat dalam mendapatkan gas melon akibat harus berebut di pangkalan," jelasnya. Oleh karena itu, ia berpendapat bahwa perombakan kabinet menjadi suatu keharusan sebagai bagian dari evaluasi terhadap kinerja para menteri. Ia juga berpendapat bahwa perubahan kabinet diperlukan untuk menjaga kepercayaan publik terhadap Presiden Prabowo Subianto, agar masa "bulan madu" tidak cepat berakhir. "Poin ini saya sebut sebagai perlombaan dengan waktu. Apabila pemerintah terlambat dalam merealisasikan harapan atau janji yang telah disampaikan, maka kepercayaan masyarakat akan menurun, dan hal ini tentu bukan kabar baik jika pemerintahan kehilangan kepercayaan," ujarnya. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah mengingatkan para menteri dan kepala lembaga pemerintah bahwa mereka akan diganti jika tidak menjalankan tugas dengan baik. "Rakyat menginginkan pemerintah yang bersih dan transparan, yang bekerja dengan baik. Oleh karena itu, saya ingin menegakkan prinsip tersebut. Kepentingan hanya untuk bangsa dan rakyat, tanpa ada kepentingan lain. Mereka yang tidak mau bekerja dengan baik untuk rakyat akan saya singkirkan," kata Presiden Prabowo menjawab pertanyaan wartawan terkait perombakan Kabinet Merah Putih setelah puncak peringatan Harlah Ke-102 NU di Jakarta, Rabu (5/2). Namun demikian, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan bahwa saat ini belum ada rencana untuk melakukan perombakan kabinet. "Hah? Apa yang dimaksud dengan reshuffle? Saat ini tidak ada reshuffle, belum ada," ungkap Prasetyo ketika ditanyakan mengenai isu reshuffle kabinet di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada hari Kamis (23/2).